Honorer K2 Minta Perhatian Pemerintah

Ribuan tenaga honorer kategori 2 (K2) di Kabupaten Jepara meminta perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara. Pasalnya, honor yang diberikan selama ini dinilai tidak layak. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial tersendiri bagi K2 dengan pegawai negeri sipil (PNS).

Hal itu disampaikan Ahmad Khoirunnasih Koordinator Daerah FHK2I wilayah Jepara kemarin dalam acara Rakorda FHK2I di Gedung PGRI Jepara. Menurutnya, gaji yang diterima K2 selama ini jauh dari kata layak. Karena setiap bulannya hanya menerima Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu. Jika dibandingkan dengan PNS tentu terlalu jauh. Padahal pola kerja dan peraturannya sama.

”Kami sudah berupaya maksimal demi mendapatkan kesejahteraan yang layak. Diantaranya melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Tapi hingga detik ini, apa yang dijanjikan Menpan untuk diangkat jadi PNS belum juga terealisasi. Kami hanya di beri harapan palsu,” ungkapnya.

Sementara itu , Bupati Jepara Ahmad Marzuqi yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jepara menjanjikan akan menaikkan tunjangan untuk guru honorer. Penganggarannya rencananya akan dimasukkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016.

Dia secara langsung meminta kepada tim penyusun anggaran daerah untuk memasukkan tunjangan guru honorer sebagai salah satu pengeluaran daerah.

“Ketidaksegeraan penganggaran tunjangan untuk guru honorer ini, karena APBD 2016 sudah dikedok. Selain itu, dalam penganggaran ini, kami  tidak bekerja sendiri. Tapi, harus dengan persetujuan DPRD Jepara. Harus disusun KUA-PPAS terlebih dahulu dan digodok oleh Dewan” katanya.

Rakorda ini dihadiri dari Dewan Pimpinan Pusah (DPP) FHK2I, Ketua Umum PB PGRI Sulistyo dan komisi II DPR RI Arteria. Selain itu beberapa pejabat daerah yang turut hadir diantaranya Bupati Jepara, Ketua DPRD, Kepala BKD, Kepala Dinas Dikpora dan Ketua PGRI Jepara.