Tidak Ada Peraturan, Karaoke di Jepara Sah Ditutup

karaokeDian Kristiandi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jepara menanggapi rencana Pemerintah Kabupaten Jepara yang akan menutup semua usaha karaoke di Bumi Kartini.

Dian mengatakan, penutupan merupakan tindakan yang sah, karena belum adanya peraturan formal yang mengatur usaha karaoke di Jepara.

” Dalam ranah legislasi, kepastian pengaturan usaha karaoke pun belum dipastikan masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah digodok DPRD Jepara” katanya.

Dalam Program Legislasi Daerah, sebetulnya DPRD mengeluarkan inisiatif Ranperda Usaha Kepariwisataan yang sampai saat ini tengah disusun dan digodok oleh Badan Legislasi.

Baca juga:  Satpol PP Sita Peralatan Karaoke Rembulung Indah

Karena baru tahap penyusunan, Dian menyatakan belum mengetahui apakah di dalamnya ada pengaturan usaha karaoke atau tidak. Ia hanya bisa memperkirakan jika pengaturan usaha karaoke masuk dalam Ranperda tersebut.

Menurut Dian, karena memang saat ini di Jepara sudah terlanjur berdiri banyak usaha karaoke, maka yang dibutuhkan adalah aturan formal yang mengaturnya. Jika memang disetujui keberadaanya, maka perlu regulasi pengelolaan. Jika tidak disetujui, maka harus tegas dilarang.

Sementara itu, pengurus Paguyuban Pengusaha Karaoke Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo Jepara, Mulud, mengatakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara yang akan menutup usaha karaoke di Jepara khususnya Pungkruk belum jelas, pasalnya ia menilai belum ada solusi jelas tentang nasib para pekerja setelah penutupan. Pemilik karaoke siap diatur, asal jangan ditutup.

Baca juga:  Paguyuban Pengusaha Karaoke Pungkruk Minta Kejelasan

“Kami dan pemilik usaha karaoke di Pungkruk siap bekerja sama dengan pemerintah jika memang ada peraturan yang jelas. Jika memang dikehendaki penarikan retribusi bagi pemasukan daerah, kami siap. Hanya saja usaha karaoke jangan di tutup,” ungkapnya.

Artikel Terkait Lainnya