DPRD Jepara Tetapkan Tiga Ranperda

IMG_7478Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sebelumnya diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara (2/2).

Tiga Ranperda tersebut yakni Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, Ranperda Tentang Penyelanggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS), dan Ranperda Tentang Penyelanggaraan Kearsipan.

Agus Sutisna dari fraksi PPP menyebut penanganan terhadap PMKS hingga kini belum optimal, karena anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten masih tergolong minim. Sedangkan untuk arsip, Agus menyatakan, diperlukan pengawasan dan audit system pengelolaan arsip secara berkala. Sebab, didalam perda ini soal pengawasan belum dicantumkan.

Baca juga:  Enam Ranperda Diterima Bupati Sambut Baik

Sementara itu, Arik Sunarso dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, penanganan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sudah diamanatkan oleh Undang–undang menjadi kewenangan Pemerintah. Sehingga dosa besar jika masih terdapat fakir miskin dan anak terlantar yang tidak terurus.

“Sudah jelas disebutkan dalam Undang-undang bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara Negara, sehingga dengan adanya Ranperda ini sudah pas,” ujar Sunarso.

Artikel Terkait Lainnya