Jepara Yakin Mampu Bersaing Menghadapi MEA

IMG_9134Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Sholih, saat acara Raker Himpunan Penguasaha Muda Indonesia (Hipmi) BPC Jepara 2014 – 2017, di hotel D’Season Bandengan, Kamis (12/2), mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara yakin mampu bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang digadang dimulai pada tahun 2015 ini.

“Para pengusaha Jepara akan mampu menunjukkan kemampuan mereka dan dapat bersaing menghadapi MEA. Kami menilai selama ini para pengusaha Jepara dikenal sebagai pelaku usaha yang kreatif dan inovatif. Sehingga tidak mudah ditiru negara lain,” ungkap Sholih.

Namun demikian dikatakan Sholih, harus ada persiapan yang matang, salah satunya adalah dengan penguatan daya saing dan ekonomi lokal agar produk yang dihasilkan mampu menembus Asean. Selain itu, penguasaan bahasa asing juga sangat penting dalam komunikasi pada mayarakat internasional.

Dia menjelaskan, Selain mengembangan skill dan bahasa, pengembangan jejaring (networking), antara penguasaha kecil, investor termasuk pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). MEA nantinya akan menjadi trend bagi dunia, sehingga Indonesia harus mau dan ikut terlibat didalamnya.

  • menurut saya, agus, saya meragukan, karena seandainya jepara menghadapi MEA paling paling hanya dikorupsi dan dinikmati para anggota DPRD jepara. lihat buktinya kasus ini, kasus yang sangat memprihatinkan bagi keharuman nama jepara>
    PIMPINAN DPRD JEPARA -KADER NASDEM KENA KASUS HUKUM?
    Pratikno, ketua Nasdem Jepara dilaporkan ke Polres atas dugaan KTP/NIK Ganda, satu di KK istri tua di Potroyudan, lainnya di KK istri muda di Mulyoharjo, perumahan Kuwasharjo. berdasar lap pol no LP 187/V/2014 / Res.Jpr tgl 8 Mei 2014.(Ipda Sumardi). ancaman pidana psl 226(1) KUHP ttg manipulasi data kependudukan dan UU No 24 th 2013 ttg Administrasi Kependudukan.
    Hal ini telah di cek ke kantor Capil, dan memang dibenarkan bahwa ada 2 NIK(KK). Namun sekitar bln Agustus sudah dihapus data kependudukan ybs dari KK Istri-mudanya di perumahan Kuwasharjo (Mulyoharjo).
    Selain NIK di 2 KK dari kedua istri tsb, bukti lain adalah ybs terdaftar di 2 DPT KPU Jpr, yaitu TPS IV dan VII (Potroyudan dan Mulyoharjo). Dengan nama yang sama hanya beda tgl lahirnya. Halmana kasus terdaftar di dua DPT ini juga sudah pernah dilaporkan ke Panwaslu. yang hingga hari ini tak ada tindak lanjutnya maupun dari KPU sendiri.Saksi di masing masing TPS sudah ditanyakan dan memang benar ybs hadir.
    Bila kepastian hukum dari pihak Polisi atas kasus ini sudah A1, maka bertambah lagi lembar hitam citra pimpinan DPRD Jepara, atas pelanggaran Hukum. minimal etika moral sebagai legislatip pembuat peraturan.
    kepolisian tidak akan mampu menindak lanjuti kasus ini, karena para anggota DPRD jepara lebih berkuasa, itulah hokum di jepara yang tumpul keatas, hanya orang bawah yang akan diinjak dan ditekan.

  • SEPERTINYA JEPARA BELUM SIAP MENGHADAPI MEA , MENGINGAT HUKUM DI JEPARA MASIH TUMPUL KE ATAS, INI BERARTI HANYA PARA PEJABAT DAN ANGGOTA DPRD JEPARA YANG AKAN MENIKMATINYA, KARENA MEREKA AKAN BEBAS KORUPSI DAN BEBAS HUKUM, LIHAT KASUS DIBAWAH INI YANG SANGAT MENARIK DAN PERLU DIKETAHUI SELURUH MASYARAKAT JEPARA.
    Apakah indikasi menggunakan dua data kependudukan di dua KK dan terdaftar di dua DPT-KPU Jpr serta hadir di dua TPS tsb, sdh memenuhi unsur memanipulasi data Kependudukan? melanggar KUHP Psl 226 ayat 1 dan UU RI no 24 thn 2014 ttg administrasi Kependudukan? Mengapa kasusnya lambat proses hukumnya untuk kepastian hukum? ada apakah?

    Polres Jepara Disorot Perkara NIK Ganda Wakil Ketua DPRD Pratikno

    Berdasar Laporan Polisi no LP/187/V/2014/Res Jpr Hr Rabu 8 Mei 2014 jam 10.00, perkara Manipulasi Data Kependudukan yang dilakukan Pratikno(52 thn), wkl ketua DPRD Jepara, Ketua partai NasDem Jepara, alamat Potroyudan RT2/3 Kec Jepara, suatu tindakan pidana KUHP psl 226 (1) juncto UU No 24 thn 2013 Psl 94 ttg Administrasi Kependudukan. yang sudah hampir 8 bulan hingga kini belum ada tindak lanjut dan perkembangan kasus, maka publik, media massa dan wartawan, serta pengamat dan praktisi hukum mulai menyorot perkara tsb.
    Menurut nara sumber pihak Pratikno, bahwa hal ini sudah diklarifikasi atau diselesaikan kepada almarhum Kanit serse Triyanto, hingga perkara dianggap selesai. Sedangkan petugas serse lain dan kanit lainnya belum bisa beri informasi atas perkembangan perkara karena bukan yang menangani, Kesimpang siuran itu baru mulai ada titik terang setelah wartawan buletin Bhayangkara mengunjungi Polres beberapa minggu lalu dan ditemui reserse Saeroba yang menyampaikan bahwa petugas (Plt) yang menyidik kemungkinan ditangani Reserse Tulus. Dijanjikan bahwa rencananya diawali dengan akan dipanggil Petinggi Mulyoharjo untuk diminta keterangan akan halnya Pratikno mendaftar sebagai penduduk di Kuwasharjo di Kartu Keluarga istri-mudanya di desa Mulyoharjo, dengan gunakan NIK(Nomor Induk Kependudukan) yang lain, selain dari NIK di KK di Kel.Potroyudan.
    Sementara itu dari hasil investigasi TPF di lapangan, salah satunya adalah dari data KPU yaitu di berkas DPT saat pilbup, pilgub dan pileg yang lalu ada temuan bahwa Pratikno menggunakan beberapa NIK selain yang di Kel Potroyudan. yaitu: NIK 3320061907620001, Pratikno, tgl lahir 19 Juli 1962 alamat Mulyoharjo RT 08/02 tercantum di KK nomor 3320060908110014. Sedangkan di Potroyudan ditemukan 2 NIK yaitu: NIK 3320061509680002 tgl lhr 15-Sep-1968 di KK nomor 3320062108070012. Yaitu data saat Pileg, namun saat Pilgub ada NIK lain a/n Pratikno, tgl lahir 22 Juni 1966 alamat Potroyudan RT 02/03 nomor NIK 3320062206660003. Menurut KPU data didapat dari kantor Catatan Sipil. Menurut sumber di KPU hal ini bisa lolos sistem filter komputasi KPU karena tanggal lahir di entri berbeda beda.
    Penelusuran lanjut dilacak ke kantor Capil untuk klarifikasi bagaimana seorang Pratikno bisa mrmpunyai beberapa NIK dan KK tanpa terverifikasi baik Capil maupun KPU? Pihak kantor Capil menerangkan bahwa Kecamatan yang mengentry data base nya, bukan Capil. Namun untuk masalah Pratikno didapat keterangan bahwa sekitar bulan Agustus 2014 atas permohonan dari ybs sendiri meminta pihak Capil untuk menghapus NIK selain di Potroyudan(di KK istri tua). sehingga data terkini hanya ada satu NIK saja(3320061509680002). Surat permohonan ini hanya bisa diberikan copynya apabila pihak Penyidik Kepolisian secara resmi membuat surat ke kantor Capil untuk proses Hukum ataupun jika pihak Pengadilan meminta keterangan Saksi dan bukti dari kantor Catatan Sipil. Sebab ada UU dan Peraturan yang melarang data kependudukan diperlihatkan ke publik ataupun pihak selain penegak Hukum/Pengadilan.
    Walau KPU tidak memiliki foto, KTP dan KK, namun disarankan untuk minta ke Pantarlih desa saar lakukan Coklit yaitu pencocokan dan penelitian calon pemilih yang punya hak pilih. Atau langsung ke Camat dan juga Kades Mulyoharjo untuk minta copy Kartu Keluarga No.3320060908110014 tsb. dimana Pratikno ikut terdaftar penduduk dan punya NIK lain.
    Dari Fakta temuan di atas, bukanlah hal sulit bagi kepolisian menangani perkara pelanggaran UU kependudukan ini, namun mengapa hingga lebih dari setengah tahun? juga saat itu Pratikno belum dilantik jadi anggota Dewan hingga belum ada hak imunitas, Itupun menurut edaran MK, hal begini sebulan dari pengajuan Polres, proses hukum bisa langsung dijalankan dan bila perlu penindakan penahanan dll. Ini menjadi sorotan atas kinerja Polres Jepara, bagaimana Kapolres baru (Fajar) menyikapi dan merespon perkara ini? Kita pantau perkembangannya.
    Pengamat dan Pakar Hukum menolak adagium dan asumsi bahwa karena data NIK dari berkas DPT maka dianggap ini rana pemilu/politis, kesalahan administrasi ataupun salah entry dari Kecamatan, KPU dan Capil dsb. Apalagi pembenaran bahwa jika NIK NIK ganda sudah diajukan untuk dihapus ke kantor Capil maka perbuatan mendaftarkan data Kependudukan dengan data berbeda sehingga peroleh beberapa NIK bisa dianggap otomatis selesai dan tidak ada perkara Pidana?
    Secara administrasi memang seolah sudah ditertibkan, tapi apakah penghapusan ini bisa menghapus tindakan melawan hukum atau Pidana dan Pelanggaran UU Kependudukan? Demikianpun akanhal adanya upaya Non Ligitasi atau diselesaikan perkara ini tanpa jalur Pengadilan? alias dimediasi dan dikondisikan agar tidak kemeja hijau? Jika itu dilakukan maka akan jadi preseden contoh buruk Penegakan Hukum, Jika perkara pelanggaran UU dan KUHP bisa dinegosiasi dan diloloskan dari jerat hukum oleh oknum di Kepolisian Jepara dengan suatu imbalan tertentu oleh pejabat, penguasa dan pengusaha, maka akuntabilitas dan kredibilitas lembaga Kepolisian akan makin terpuruk Citranya. Apakah plesetan sindiran KUHP adalah Kasih Uang Habis Perkara akan jadi realita dan fakta? kita lihat saja bagaimana pihak Polres menangani perkara pelanggaran UU negara di Jepara ini.