PPD Jepara Keluarkan Petisi

11132427_675817999213386_1503330652_oSesudah pengurus PPD periode 2015-2019 dikukuhkan, Senin (6/4). Paguyuban Pamong Desa (PPD) Kabupaten Jepara mengeluarkan petisi, petisi ditunjukan kepada Bupati Jepara dan Ketua DPRD Jepara.

” Mimpi para petinggi mendapatkan dana besar yang nominalnya diatas Rp 1 miliar, dalam implementasi UU tentang Desa tinggal mimpi. Selain dana yang digelontorkan tak sesuai harapan justru dengan implementasi UU tersebut, harta kami berupa tanah bengkok tak jadi hak pribadi, namun menjadi hak Pemdes yang masuk dalam APBDes,” ungkap Sekjen PPD M Shodiq.

Shodiq mengatakan, “petisi yang disampaikan berisi enam hal, yakni pertama, menuntut Bupati untuk segera membuat Peraturan Bupati (Perbup) tentang kewenangan dan pengelolaan hal asal usul desa. Kedua, menuntut bengkok masih dalam penggarapan Petinggi dan Perangkat Desa masuk dalam peraturan daerah, sesoal SK bupati sampai masa jabatan berakhir. Ketiga, meminta kepada Bupati dalam pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 khusus PP 43 pasal 100 diberlakukan sampai menunggu saat transisi masa jabatan petinggi 2013-2019. Keempat, memohon kepada Bupati dan DPRD membantu proses perubahan atau amandeman PP 43 tahun 2014 khususnya pasal 100. Kelima, apabila poin 1,2,3 dan 4 tidak bisa diakomodir, petinggi dan perangkat dimungkinkan tidak bertanggung jawab secara optimal dalam melaksanakan pemerintahan desa, akan tetapi jika tuntutan itu dipenuhi, maka PPD siap membantu program-program Bupati dalam membangun Jepara yang aman, damai, sejahtera sesuai dengan tujuan,” ujarnya.

Baca juga:  Hasil Pertanian Jepara 40 Persen Dijual Ke Luar Daerah

Shodiq menambahkan, pemerintah jangan hanya mengambil bengkok yang merupakan hak Petinggi dan Perangkat, namun juga harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban oleh pemerintah yakni pemberian dana kepada desa sebesar 10 persen dari APBN.

“Selagi kewajiban belum ditunaikan, maka hak petinggi tidak seharusnya diambil,” pungkasnya.

Artikel Terkait Lainnya

Tinggalkan pesan

Your email address will not be published.