Tunggakan PBB Jepara Capai Rp 10 Miliar

images. bjpgKepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah (DPPKAD) Jepara, Sururi, mengatakan, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupeten Jepara sampai saat ini mencapai Rp 10 miliar. Angka itu didapat setelah penarikan dan pengelolaan PBB dilimpahkan dari KPP Pratama ke Pemkab Jepara, sejak 2014 lalu.

“Untuk mengetahui keberadaan aset yang menunggak tersebut, Pemkab sudah membentuk tim penelusuran tunggakan PBB yang didalamnya juga melibatkan aparat pemerintahan desa,” ungkapnya.


Sururi menilai, penelusuran itu penting dilakukan untuk memastikan data itu valid atau tidak. Sampai saat ini tim baru melakukan pengkajian data-data yang dimikili. Dengan penelusuran itu nanti dapat diketahui dengan jelas apakah tunggakan berada di wajib pajak atau berada di petugas penariknya.

Baca juga:  Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan Tahun 2015 Di Jepara

“Selain itu, juga untuk memastikan apakah hanya terjadi kesalahan administrasi di tingkat desa saja,” tambahnya.

Lebih lanjut Sururi menjelaskan, penelusuran terhadap jumlah tunggakan PBB itu ditargetkan akan rampung dalam lima tahun. Jika dalam penelusuran itu tidak ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan penghapusan. Akan tetapi, dari penelusuran yang dilakukan, sudah menghasilkan sekitar Rp1 milyar yang masuk ke kas Pemkab.

“Jika dalam penelusuran tidak kita temukan wajib pajaknya sudah dibayarkan maka akan kita hapuskan,” katanya.

Tinggalkan pesan

Your email address will not be published.