Pengusaha Karaoke Minta Keadilan Kepada Pemerintah

Paguyuban Pengusaha Karaoke Pungkruk (Papepung) Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo, Jepara, meminta Pemkab Jepara tidak tebang pilih dalam menegakan aturan. Hal itu terlontar saat Paguyuban usai menerima Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 005/1310 Tahun 2015, kemarin, Selasa (26/5). Didalam surat edaran tersebut, para pemilik bangunan karaoke di kawasan Pantai Pungkruk yang menempati tanah negara diminta untuk membongkar bangunannya sendiri hingga batas akhir 26 Juli 2015.

“Semestinya tidak hanya bangunan karaoke yang menempati tanah negara saja yang dirobohkan, seperti di Pungkruk. Tetapi, semua bangunan yang berdiri di atas sempadan pantai dan disinyalir tidak mengantongi ijin juga harus dirobohkan,” ungkap Basuki perwakilan dari Papepung.

Basuki mengatakan, semestinya Pemkab harus adil dalam menegakan aturan dan jangan sampai tebang pilih. Jika bangunan hotel dan kuliner di tepi pantai diperbolehkan lantaran mengantongi ijin, Basuki melanjutkan, para pengusaha karaoke di kawasan Pantai Pungkruk tidak keberatan jika harus mengurus ijin. Hanya saja, Basuki mengaku masih bingung harus mengurus ijin kepada siapa.

Baca juga:  Pengusaha Karaoke di Pungkruk Minta Toleransi

“Berkait dengan rencana eksekusi, jika Pemkab hendak merobohkan bangunan karaoke, kami menuntut ganti rugi atas bangunan, dan jika kami diberi waktu sampai dua tahun kami akan membongkar bangunan kami sendiri,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Jepara, Trisno Santosa, kemarin (26/5) pihaknya menyambangi pusat hiburan karaoke di Pantai Mororejo Mlonggo Jepara. Kedatangan aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) itu bukan untuk merazia, melainkan mengantarkan surat Keputusan Bupati Jepara berkait rencana perobohan bangunan karaoke di kawasan tersebut kepada Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung).

Baca juga:  Pengusaha Karaoke Belum Terima Surat Edaran

“Pasca lebaran pada 26 Juli mendatang semua bangunan karaoke yang berdiri di atas tanah negara akan diratakan dengan tanah. Untuk sementara, para pengusaha karaoke diberi waktu hingga Sabtu (30/5) mendatang, untuk mengosongkan tempat usahanya,” ungkap Trisno.

Artikel Terkait Lainnya