Perubahan Perda Retribusi Izin Gangguan Diajukan ke DPRD

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jepara mengusulkan retribusi izin gangguan di Jepara dinaikkan. Hal itu didasarkan pada kenyataan jika ”gangguan” yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan oleh investor lebih banyak ketimbang retribusi yang diterima.

“Gangguan tersebut selain persoalan aktivitas warga yang terganggu, juga berkaitan dengan infrastruktur pemerintah yang rusak akibat aktivitas pembangunan maupun kegiatan produksi oleh investor,” ucap Kepala BLH Jepara, Fatkhurrahman.


Fatkhur mengatakan, berdasarkan usulan, kenaikan retribusi izin gangguan tersebut akan terjadi pada semua kelas, yang disesuaikan dengan kelas investasi. Menurutnya, kenaikan ini dilakukan agar investor peduli dengan aset yang dimiliki daerah. Selain itu, juga sebagai imbangan atas kebijakan Pemkab yang membuka lebar pintu investasi di Jepara.

Baca juga:  Guru TK Korban Begal di Jepara Meninggal Dunia

Berdasarkan surat resmi Bupati Jepara tertanggal 30 Maret 2015, usulan perubahan pada Perda Retribusi Izin Gangguan tersebut telah resmi diajukan kepada DPRD untuk dibahas pada tahun ini. Usulan perubahan ini bersamaan dengan usulan perubahan delapan perda lainnya, yang juga diusulkan untuk dibahas tahun ini.

Artikel Terkait Lainnya

Tinggalkan pesan

Your email address will not be published.