Pengurusan Semua Dokumen Kependudukan di Jepara Bakal Gratis

Disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Membuat Pemerintah Kabupaten Jepara bakal mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Salah satu poin penting dalam raperda yang akan dibahas tahun ini adalah pengurusan semua dokumen kependudukan gratis.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, mengatakan, raperda yang selanjutnya nanti disahkan menjadi perda akan memuat hal-hal yang subtansial dan disesuaikan dengan UU tersebut. Raperda ini, menurutnya, menjawab keluhan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

“Pengurusan dan penerbitan seluruh dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Semula, larangan untuk tidak dipungut biaya hanya untuk penerbitan KTP elektronik. Sekarang diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan, seperti KK, KTP elektronik, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan lain- lain,” terang Marzuqi.

Baca juga:  Mesin Cetak Terbatas, Disdukcapil Jepara Terhambat Mencetak E-KTP

Selain itu,kata Marzuqi raperda tersebut memuat penguatan terhadap proses pencetakan dokumen atau personalitas KTP elektronik yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta secara bertahap diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jepara.

Artikel Terkait Lainnya