Kesejahteraan Meningkat Dewan Tingkatkan Kinerja

Tingkat kesejahteraan anggota DPRD Kabupaten Jepara dipastikan meningkat. Hal ini ditandai dengan disetujuinya penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang di antaranya mengatur peningkatan berbagai tunjangan untuk anggota dewan.

Persetujuan dicapai dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jepara yang dipimpin ketua dewan, Junarso, belum lama ini. Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi, utusan Forkopinda, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah.

Dalam perda tersebut diatur sumber penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, yaitu dalam bentuk uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras. Juga uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, serta tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Baca juga:  Sukarno Dilantik Gantikan Dian Kristiandi di DPRD Kab. Jepara

Sumber penghasilan ini pajaknya dibebankan pada APBD. Selanjutnya ada tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, yang pajaknya dibebankan pada pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan.

Pesan yang sama disampaikan Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi. Dia berharap penetapan ini menjadikan kinerja pemerintahan daerah di Jepara semakin sinergis di antara semua lembaga yang ada.

“Selamat atas peningkatan kesejahteraan ini. Ini sah. Legal. Karena mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Mari tingkatkan sinergi,” kata Andi.

Baca juga:  Jepara Cultural Festival Untuk Ajang Promosi Daerah

Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Junarso mengungkapkan, akan terus meningkatkan kinerja dewan pasca di tetapkannya Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Menurut Junarso, ke depan fungsi kontrol dewan akan di kedepankan. Pihaknya akan lebih fokus menerapkan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah, khususnya di bidang pelayanan. Hal ini bukan berarti menomorduakan fungsi lainnya. Namun dirinya ingin fungsi kontrol yang dilakukan oleh DPRD betul-betul bisa dilaksanakan sebagai bentuk sinergitas eksekutif dan legislatif.[]

Tinggalkan pesan

Your email address will not be published.