Pelaku UMKM di Jepara Demonstrasi di Kantor DPRD, Tolak Usulan Upah Rp 2,4 Juta

JEPARA – Puluhan pengrajin dari berbagai sentra UMKM seperti tenun, konveksi, monel hingga gerabah dan genteng turun jalan mendatangi Gedung DPRD Jepara Jumat (10/11/2017). Hal itu mereka lakukan dalam rangka menolak usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2018 sebesar Rp 2,4 juta yang diusulkan oleh serikat buruh.

Menurut mereka dengan besaran UMK itu, maka UMKM sulit bersaing dengan perusahaan asing untuk mendapatkan karyawan. Mereka meminta pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan UMKM. Menurut mereka, keberadaan perusahaan asing di Jepara perlahan sudah membunuh UMKM yang ada.

Hal itu seperti yang di katakan Bukhori, perwakilan dari UMKM tenun Troso yang mengatakan, “pelaku UMKM di Jepara menolak usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2018 sebesar Rp 2,4 juta”.

Baca juga:  Dewan Pengupahan Jepara Usulkan UMK 2018 Sebesar 1,7 Juta

“Kami merasa tertindas, sebab dari UMK sebesar Rp 16 juta, kini ada yang menuntut UMK jadi Rp 2,4 juta. Dengan kondisi sekarang saja, pekerja kami sudah hijrah ke pabrik-pabrik besar. Bagaimana kalau (UMK) minta dinaikkan, apakah karyawan kami tak makin menghilang”, tutur Bukhori.

Sementara itu, Saiful Huda, Sekjen Gerakan Pemuda (Garda) Jepara yang turut mendampingi pelaku UMKM ini menyebut jika aksi ini terpicu oleh aksi demo serikat buruh pada 30 Oktober lalu. Aksi demo yang dilakukan oleh serikat buruh, katanya, dilakukan oleh mayoritas bukan buruh dari Jepara melainkan dari daerah sekitar seperti Semarang, Demak dan Ungaran.[]

Artikel Terkait Lainnya

Tinggalkan pesan

Your email address will not be published.