Wabup Temui Pendemo dari Serikat Pekerja Tuntut Kenaikan UMK 15 Persen

JEPARA – Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi menemui para pekerja yang melakukan unjuk rasa pada Selasa (30/10/2018) kemarin di depan kantor Bupati Jepara. Pemkab melalui Bupati Jepara tetap akan melandaskan usulan UMK ke Gubernur berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara. Sebelum mengusulkan, Bupati dan jajarannya tetap akan melakukan pembahasan untuk menentukan bentuk usulannya seperti apa.

“Sebab pertimbangan kami melihatnya juga dari dampak jika UMK naik terlalu tinggi sehingga bisa mengganggu investasi. Usulannya seperti apa, nanti kita tunggu bersama. Serikat pekerja silakan mengawal. Usulan dari serikat pekerja tetap kita jadikan acuan,” tandas Wabup.

Sebelumnya, ratusan pekerja yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Jepara. Mereka melakukan aksi turun ke jalan karena khawatir usulan serikat buruh saat sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara diabaikan.

Baca juga:  Pemkab Jepara Didesak Tidak Gunakan PP 78/2015 Untuk Penghitungan UMK

Sebagaimana diketahui, saat sidang Dewan Pengupahan Jepara, Senin (29/10/2018), tidak bisa menyepakati satu usulan upah minimum kabupaten (UMK) Jepara 2019. Sehingga sidang memutuskan jika usulan ke Gubernur Jateng nantinya dua angka, yakni usulan dari unsur pemerintah, pengusaha dan akademisi yang taat pada formulasi PP 78 tahun 2015 sebesar Rp 1.879.031 (naik 8,03 persen). Sementara dari unsur serikat buruh mengusulkan Rp 2.000.264 (naik 15 persen).

Ketua DPW Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng, Aulia Hakim mengatakan, kenaikan UMK sebesar 8,03 persen terlalu kecil di Jepara. Sebab UMK saat ini sebesar Rp 1,7 juta sudah lebih kecil. Di sisi lain, sepanjang tahun depan tidak ada jaminan harga untuk bahan kebutuhan pokok, listrik dan bahan bakar tidak akan naik.[]

Artikel Terkait Lainnya