Komisi XI DPR RI Bersama Bank Indonesia Gelar Edukasi dan Sosialisasi QRIS Sebagai Alat Pembayaran Digital
JEPARA – Bank Indonesia mengandeng Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) gelar kegiatan edukasi dan sosialisasi QRIS sebagai alat pembayaran digital. Kegiatan yang dihadiri Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi itu digelar di Hall Hotel Jepara Indah Jepara, Selasa (18/4/2023).
Kepala Divisi Sistem Pembayaran – PUR Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah, Dedy Irianto mengatakan, melalui Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI), BI meminta agar mengklasifikasikan lima kebutuhan terbesar santri dan menjadikannya bisnis untuk menguatkan ekonomi di lingkungan pesantren.
”Kami siap memfasilitas mulai dari pembiayaan, bahkan pada skala besar bisa saling memenuhi antar pesantren,” katanya.
Menurut Dedy, BI memiliki tugas stabilisasi ekonomi hingga pada sistem pembayaran. Digitalisasi pada transaksi keuangan melalui QRIS hingga pemberdayaan pesantren melalui RMI adalah bagian dari tugas BI. Sehingga, dilaksanakan sosialisasi di jepara bersama RMI dan forum komunikasi pondok pesantren.
”Tugas-tugas kami jalankan dan kami laporkan pada Komisi XI DPR RI,” terangnya.
Terkait digitalisasi pada transaksi keuangan menggunakan QRIS, dia menyebut akan memudahkan masyarakat terutama para pebisnis maupun pedagang. Transaksi dengan QRIS mempermudahkan penghitungan dan transaksi. Pedagang tinggal menerima laporan keuangan dari Bank, sehingga tidak memiliki resiko kehilangan atau salah hitung.
”Dengan QRIS tidak [perlu mencatat pakai buku, bisa tinggal menerima laporan bank,” terangnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengatakan, sinergi antara BI, perbankan, dan DPR RI mendorong dunia pesantren untuk masuk sektor ekonomi. Melalui akses pembiyaan dan digitalisasi keuangan akan memperbesar hidmat pesantren ke masayarakat sekitar.
”Digitalisasi keuangan ini salah satunya. Aspek yang lain akan kita buka semua,” bebernya.
Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia akan segera membuka peluang lain seperti pembinaan dan pembiayaan.
”Kami akan lihat potensinya, apakah masuk ke BMT atau usaha yang lain. kita akan buka akses pembiayaannya,” imbuh Fathan.