Datangi Kantor Bupati dan DPRD Puluhan Pendemo Tuntut Pemerintah Batalkan Penutupan Tambak Di Karimunjawa

JEPARA – Jika sebelumnya kelompok masyarakat mendukung pemerintah untuk segera melakukan penutupan tambak udang Karimunjawa, kali ini puluhan petambak udang yang tergabung dalam Karimunjawa Bersatu melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Jepara, Selasa 2 Mei 2023.

 

Demonstran menuntut, agar pemerintah membatalkan kebijakan penutupan tambak udang di wilayah Karimunjawa.

 

Peserta aksi terlihat membawa spanduk dengan berbagai tulisan protes. Mereka pun berorasi di halaman kantor Setda Jepara.

 

“Jangan tutup, itu pekerjaan kami” dalam sepanduk yang dibentangkan oleh salah satu demonstran.

 

Selain itu juga ada tulisan “Tambak Ditutup, Utangku Seng Bayar Sopo Pak?” ditulis besar dengan warna merah.

 

Ketua Persatuan Tambak Udang se-Karimunjawa, Teguh Santoso mengatakan, keberadaan tambak udang di Karimunjawa sudah lama ada.

 

Saat ini, Teguh menilai berbagai pihak bernafsu menutup tambak udang itu.

 

Dalihnya, tambak udang mencemari lingkungan di Karimunjawa.

 

Namun bagi Teguh, tambak udang sangat penting bagi warga yang berada di sisinya.

 

Kini ada 33 titik tambak udang. Masing-masing tambak setidaknya mempekerjakan 10 orang.

 

“Jadi ada 330 kepala keluarga yang bergantung ekonominya pada tambak udang,” ucapnya.

 

Menurutnya, jumlah itu bisa lebih banyak, jika dihitung tiap anggota mereka.

 

Seandainya tiap kepala keluarga memiliki anak empat, 330 kepala keluarga tinggal dikalikan empat.

 

Artinya ada banyak orang yang mengandalkan tambak udang sebagai sumber penghidupan di Karimunjawa.

 

Untuk itu, pihaknya sangat keberatan apabila tambak udang tersebut ditutup.

 

Soal dampak negatif tambak, Teguh mengaku tak masalah dengan kritik-kritik yang dihembuskan kubu penolak tambak.

 

Namun, menurutnya kritik itu harus dibarengi solusi.

 

“Kan tidak. Kalau tambak (udang) mengakibatkan suatu negatif jangan ditutup. Tapi beri (kami) arahan,” bebernya.

 

Dalam audiensi dengan DPRD Kabupaten Jepara, Teguh bersedia membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai aturan pemerintah.

 

Menurutnya, para pekerja tambak sekarang mulai terancam kehilangan mata pencaharian, jika pemerintah benar-benar menutup tambak tersebut.

 

Mereka berjanji, jika tuntutan tidak diindahkan, maka siap membawa massa yang lebih besar lagi.

 

Usai menggelar aksi demonstrasi di depan kantor bupati, mereka juga menggelar aksi yang sama di depan Kantor DPRD Jepara.