uu desa

Bertempat di Aula Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, Kamis (9/4), Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar melakukan Sarasehan dengan SKPD, Camat dan Petinggi se-Kabupaten Jepara. Marwan Jafar menyatakan, mayoritas Kepala Desa di pulau Jawa mendesak dirinya agar status tanah bengkok dikembalikan seperti sebelumnya. Dirinya juga berencana akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 100 yang menyatakan bahwa posisi tanah bengkok masuk dalam APBDes. Sedangkan dalam aturan itu juga menyatakan, dana operasional dan gaji hanya 30 persen dari APBDes. "Saya sepakat tanah bengkok dikelola seperti sebelum-sebelumnya,” kata Marwan Ja’far. Dia juga mengatakan, dana untuk desa tidak lama lagi akan disalurkan. Menuruit dia, saat ini tinggal menunggu revisi PP Nomor 60 tahun 2014 tentang pembagian 70%-30% yang akan diganti menjadi 90%-10% dimana 90% dana tersebut akan dibagikan ke seluruh Indonesia. "Untuk 10% disalurkan dengan 4 kriteria, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan indeks kesulitan geografis," ungkapnya. Dia menambahkan, untuk Jepara sendiri sangat berbeda karena banyak mempunyai potensi alam, wisata, serta potensi kretatif. Supaya bisa berjalan dengan baik memang perlu adanya pemberdayaan dan maju bersama melakukan trobosan demi kemajuan. Kepala Desa diharapkan bisa membentuk desa-desa wisata karena natinya pemerintah akan melakukan intervensi penyaluran dana untuk desa-desa wisata. Sedangkan untuk potensi industri keratif di Jepara misalnya kerajinan Troso diharapkan bisa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan perekonomian desa.

uu desa

Marwan Jafar Akan Kembalikan Posisi Tanah Bengkok