Subsidi Barang Menghalangi Pembangunan Berkualitas

Pembukaan Konferensi INFID (Foto: Elik Ragil/INFID)

JAKARTA - “Meningkatnya Indeks Gini di tahun 2013 menjadi 0,41 secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pada kebijakan subsidi BBM yang cenderung bias pada kelompok menengah atas.” Demikian Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan, saat menyampaikan pidato kunci pada pembukaan Konferensi dan Sidang Umum INFID 2014, di Jakarta, Selasa (14/10).

“Namun ada juga beberapa kebijakan pemerintah yang berpotensi menurunkan Indeks Gini, seperti pengeluaran pendidikan dan kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan transfer langsung ke masyarakat (BLSM dan BSM),” katanya.

“Sayangnya, pemerintah menyadari kemampuan APBN dalam mendanai program-program ini terkendala beban subsidi BBM yang terus membengkak,” tambahnya.

Sementara Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID dalam sambutannya mengingatkan, “Jaman dulu Indonesia bergantung pada dana dan utang luar negeri, kini bergantung pada pajak dalam negeri.”

Konferensi INFID 2014 berlangsung selama dua hari, 14-15 Oktober. Secara garis besar konferensi ini bertujuan membahas urgensi dan kelayakan redemokratisasi sosial, ekonomi dan politik serta merumuskan pandangan, analisa serta solusi kebijakan dan memperkuat konsolidasi masyarakat sipil dalam memahami isu-isu kunci pembangunan dan prioritas pembangunan 5-10 tahun ke depan.

Konferensi yang diikuti oleh sedikitnya 150 peserta perwakilan organisasi masyarakat sipil di Indonesia mengusung tema “Re-demokratisasi Ekonomi, Sosial dan Politik untuk Pembangunan yang Inklusif”. Sebanyak 30 narasumber juga terlibat aktif dalam dua hari konferensi ini. Ketua Badan Pengurus INFID, Danang Widoyoko membuka konferensi ini bersama Wamen Keuangan dan Direktur Eksekutif INFID.

Di sisi lain, Prof. Armida S. Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam pidato kunci yang disampaikan oleh Dida Heryadi Salya, Staf Ahli Hubungan Kelembagaan Bappenas, mengatakan bahwa secara garis besar ada tujuh arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 (RT RPJMN 2015-2019) antara lain: (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan. (3) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. (7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

“Penguatan kapasitas bagi organisasi masyarakat sipil, sebagai tulang punggung kekuatan masyarakat untuk mengontrol proses penyelenggaraan negara secara demokratis masih diperlukan,” katanya.

“Selain itu perlu dipikirkan sebuah hubungan kelembagaan yang lebih baik antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga mencerminkan efektivitas proses check and balances dalam sebuah demokrasi,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Sugeng Bahagijo menegaskan masyarakat sipil percaya bahwa martabat manusia hanya bisa aman serta terlindungi di bawah pemerintah demokrasi dan Indonesia memilih demokrasi sebagai jalan hidup. “Demokrasi hanya akan kuat dan menjadi baik, jika semua institusi publik termasuk DPR menjadi lembaga terbuka, berintegritas dan akuntabel,” ujarnya.**** (INFID)