Kata Kunci

Disebabkan prosedur pemenuhannya yang dinilai rumit, sejumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang pengolahan kayu, hanya 17 persen yang sudah memiliki sertifikat legalitas kayu atau SVLK. Kepala Bappeda Jepara, Sujarot, mengatakan, data yang diperoleh Bappeda, dari 57 IKM tersebut, hanya 10 IKM yang ber-SVLK. Untuk perusahaan besar atau eksportir, 89 persen atau 208 dari 233 perusahaan sudah ber-SVLK. “Selain biaya yang mahal, …

Selama ini besarnya biaya pengurusan dan banyaknya berkas persyaratan pembuatan SVLK membuat pelaku IKM kelabakan. Ketua Asosiasi Perajin Kecil Jepara (APKJ), Margono, menyampaikan, salah satu penyebab perajin enggan mengurus SVLK karena mereka tidak terbiasa dengan penataan dokumen dan syarat administratif lainnya. “Fokus perajin adalah bisa berproduksi, jadi dengan adanya SVLK cenderung lebih menyulitkan perajin apalagi biaya pengurusannya juga besar. Kalau …

Asosiasi Perajin Kecil Jepara (APKJ), mengapresiasi wacana penghapusan sertifikat legalitas kayu atau SVLK yang dilontarkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ke media massa. “Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) bidang mebel dan furnitur di Jepara, tak akan mampu memenuhi persyaratan yang ada dalam pengurusan SVLK, karena persyaratan yang sulit dan juga mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perajin,” ungkap Ketua …

Ketua Asmindo Jepara Akhmad Fauzi mengatakan, Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dikantongi sejumlah pengrajin mebel dan ukir di Kabupaten Jepara, diklaim mampu meningkatkan daya tawar produk di pasar dunia. Hal itu terbukti nilai ekspor bidang furniture mebel dan ukir di Jepara meningkat sekitar lima persen di tahun 2014 dibanding tahun sebelumnya. “Sebagian besar pengusaha mebel di Jepara sudah …